Pelaku UMKM di Anambas Keluhkan Penggunaan Jasa Kapal Tol Laut dengan Sistem SOC Tanpa Subsidi
ANAMBAS, JABATNEWS.COM – Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluhkan penggunaan jasa Kapal Tol Laut yang tidak memadai.
Menurut pihak Pelni yang biasanya menjadi penghubung dan pengurus barang kembali dari Anambas ke Jakarta, sistem penggunaan jasa Kapal Tol Laut menggunakan sistem Shipper Owner Container (SOC) atau milik sendiri dan tidak ada lagi subsidi.
Sebelumnya media ini memberitakan bahwa para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluhkan pengurangan jumlah kontainer pendingin yang tersedia di Kapal Tol Laut. Keluhan ini muncul karena biasanya terdapat 3 kontainer pendingin yang tersedia di Anambas, tetapi saat ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 1.
Menanggapi hal tersebut, Operator Pelni Cabang Tanjungpinang, Suharto menjelaskan, bahwa kontainer yang turun di Anambas hanya satu dikarenakan ketika muat barang dari Jakarta ke Anambas tidak banyak, sehingga lima kontainer lainnya yang diketahui masih milik Pelni dipergunakan untuk ke wilayah Kabupaten Natuna.
“Aturan SOC sudah berlaku dan Shipper harus mempunyai Reffer (Kontainer Pendingin) sendiri,” kata Suharto kepada JABATNEWS.COM melalui telepon selulernya.
“Apabila ada Shipper yang akan memakai kontainer, maka harus terlebih dahulu memesannya dan jika ada tetap akan dibagi adil,” tambahnya.
Yudha, salah satu penyedia layanan ekspedisi di Anambas menanggapi hal tersebut, Dia mengatakan bahwa aturan tentang SOC sebenarnya tidak masalah, akan tetapi hal tersebut harus lebih disosialisasikan lagi agar lebih jelas dan transparan.
“Namun, kami pihak ekspedisi di Anambas butuh kejelasan tentang bagaimana menyewa kontainer sendiri secara resmi,”
Yudha mengungkapkan, bahwa hal seperti ini tentu saja akan berdampak kepada banyak pihak, tidak hanya pengusaha, masyarakat yang bekerja, dan masyarakat nelayan, tetapi juga sektor perikanan yang sangat dominan di Anambas karena lebih dari 90 persen wilayah Anambas merupakan laut. Investor juga mungkin tidak akan berinvestasi di Anambas jika sarana transportasi untuk pengiriman barang tidak memadai.
“Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan tindakan dari pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pihak yang terlibat untuk memperkuat sektor transportasi dan logistik di Anambas. Dengan demikian, sumber daya alam dan sumber daya manusia di Anambas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Hal ini memang menjadi perhatian yang serius karena dampaknya akan sangat besar bagi sektor perikanan dan perekonomian di Anambas. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat agar penggunaan jasa Kapal Tol Laut tetap efektif dan efisien bagi pelaku UMKM di Anambas. (JN)
