SKK Migas Sumbagut Gelar Rapat Kerja 2024, Tekankan Efek Berganda Industri Hulu Migas
MEDAN, JABATNEWS.COM — Pada Selasa, 3 Desember 2024, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tidak hanya berperan sebagai penghasil energi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tujuan memperkuat peran tersebut, SKK Migas Wilayah Sumbagut bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengadakan Rapat Kerja Kehumasan, Kelembagaan, & Tanggung Jawab Sosial 2024 di Medan.
Mengusung tema “Multiplier Effect Industri Hulu Migas Sebagai Penguat Strategi Komunikasi dan Dukungan Sosial Bagi Kelancaran Operasi (Social License to Operate)”, kegiatan ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan harmonis antara industri migas dan masyarakat. Hal ini dianggap penting untuk mendukung kelancaran operasi di sektor hulu migas.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, dalam sambutannya menegaskan bahwa industri hulu migas memiliki peran penting sebagai penyumbang penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak. Total kontribusinya mencapai Rp 5.045 triliun.
“Industri hulu migas menciptakan dampak luas, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga peningkatan pendapatan daerah. Namun, hal ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi strategis menjadi kunci utama dalam membangun social license to operate,” ujar Rikky.
Di wilayah Sumbagut, tahun ini tercatat 636 sumur pemboran, atau 61% dari target nasional, yang mendukung target nasional produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD).
Rikky menjelaskan konsep multiplier effect, yakni dampak berantai yang dihasilkan oleh industri migas. Investasi sebesar satu dolar di sektor ini dapat menghasilkan nilai tambah yang signifikan untuk perekonomian daerah.
“Selain memproduksi minyak dan gas bumi, industri ini memberikan manfaat berlipat pada pertumbuhan ekonomi daerah, dari peningkatan daya beli masyarakat hingga pengembangan infrastruktur,” tambahnya.
Dalam rapat kerja ini, peserta mendapatkan materi terkait:
Skema Production Sharing Contract (PSC).
Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.
Pajak dan Retribusi Daerah.
Participating Interest (PI) 10%.
Beberapa narasumber yang hadir adalah A. Rinto Pudyantoro dari Universitas Pertamina, perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, serta PT Riau Petroleum.
Divisi-divisi teknis SKK Migas Pusat juga turut memberikan pandangan mereka dalam agenda ini.
Rapat ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam membangun industri migas yang berkelanjutan.
“Melalui rapat kerja ini, kami berharap dapat memperkuat komitmen bersama untuk membangun industri hulu migas yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Rikky.
Sebanyak 18 KKKS di wilayah Sumbagut berpartisipasi dalam rapat ini, di antaranya:
PT PHR WK Rokan.
Harbour Energy.
Medco E&P Natuna Ltd.
PT Pertamina Hulu Energi, dan lainnya.
Diharapkan, melalui kerja sama ini, sektor hulu migas dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. (JN/Anes)
