Dugaan Kartu PWI Palsu, PWI Natuna Akan Bertindak
NATUNA, JABATNEWS.COM — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Natuna menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum yang tengah berlangsung terkait kepemimpinan organisasi di tingkat pusat.
Ketua PWI Natuna, Muhammad Rapi, menyatakan bahwa lebih dari 30 anggota di daerah tersebut tetap menghormati jalannya proses hukum dan siap menerima keputusan akhir.
Menurut Rapi, hingga saat ini, PWI Natuna masih mengakui kepemimpinan Hendri CH Bangun yang telah mendapatkan pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI.
Namun, pihaknya tetap berkomitmen mengikuti jalannya proses hukum yang berlaku.
“Kami akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Jika nantinya Zulmansyah Sekadang dinyatakan sah sebagai Ketua PWI Pusat, kami akan menerima keputusan tersebut,” ujar Rapi, Sabtu (01/03/2025).
Tegaskan Tidak Ada Kepengurusan Ganda
Rapi juga memastikan bahwa di PWI Natuna tidak terdapat kepengurusan ganda.
Jika ada pihak yang mengklaim sebagai anggota berdasarkan hasil Konferensi Luar Biasa (KLB), klaim tersebut dinyatakan tidak sah.
Selain itu, PWI Natuna menyoroti dugaan penyalahgunaan atribut organisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Mereka menegaskan siap mengambil langkah hukum terhadap individu atau kelompok yang menggunakan nama dan atribut PWI tanpa izin resmi.
“Kami akan menindak tegas siapa pun yang membawa nama dan atribut PWI tanpa dasar yang jelas. Ini penting untuk menjaga marwah organisasi dan memastikan integritas PWI tetap terjaga,” tegas Rapi.
Dugaan Kartu Anggota Palsu
Dalam kesempatan yang sama, Rapi juga mengungkapkan keheranannya atas beredarnya kartu anggota PWI yang diduga tidak sah.
“Saya heran, kok ada oknum wartawan yang mendapat kartu PWI tanpa asal-usul yang jelas? Dari foto yang beredar, kartu anggota itu tampak sebagai kartu biasa, tetapi jelas bukan keluaran resmi organisasi PWI yang sah. Seharusnya, kartu PWI resmi memiliki hologram atau barcode,” jelasnya.
PWI Natuna menegaskan komitmennya dalam menjaga profesionalisme dan kehormatan organisasi.
Mereka berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kepastian atas kepemimpinan yang sah sehingga integritas PWI tetap terjaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. (JN)
