Bupati Aneng Dorong Kebijakan Khusus Percepat Pembangunan Wilayah Kepulauan

FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara virtual di Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Selasa (7/7/2026)

ANAMBAS, JABATNEWS.COM — Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan perlunya kebijakan nasional yang berpihak pada daerah kepulauan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara virtual di Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Selasa (7/7/2026).

FGD yang difasilitasi Kementerian PPN/Bappenas itu diikuti Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Forkopimda, OPD Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Madrilzam, mengatakan masukan dari daerah menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan wilayah kepulauan.

“Masukan dari pemerintah daerah sangat penting agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil wilayah kepulauan,” ujarnya.

Bupati Aneng menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD tersebut. Menurutnya, forum itu menjadi kesempatan strategis untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah kepulauan kepada pemerintah pusat.

“Kami berharap forum ini mampu melahirkan rekomendasi yang benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Aneng.

Ia menegaskan, sebagai daerah perbatasan, Anambas memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Namun, potensi tersebut masih terkendala keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarpulau, transportasi, energi, telekomunikasi, hingga pelayanan dasar.

“Anambas membutuhkan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat agar potensi yang kami miliki dapat berkembang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Aneng berharap hasil FGD dapat menjadi dasar lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

“Pembangunan Anambas bukan hanya untuk masyarakat kami, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat wilayah perbatasan, menjaga kedaulatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia,” pungkasnya. (JN/Red)

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *