Yohanes Sawu: Koperasi ASN Harus Jadi Pilar Demokrasi Ekonomi
ANAMBAS, JABATNEWS.COM — Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Yohanes Maria Vianey Sawu, S.T., menyerukan pentingnya membangun kemandirian ekonomi aparatur sipil negara (ASN) melalui penguatan koperasi ASN.
Menurutnya, potensi ekonomi ASN di Indonesia sangat besar, namun belum dikelola secara produktif. “Setiap tahun, sekitar Rp300 triliun dari APBN dialokasikan untuk belanja ASN. Dalam lima tahun, nilainya bisa mencapai Rp1.500 triliun. Namun sayangnya, dana sebesar itu selama ini hanya berputar di sektor konsumsi, bukan dalam kegiatan ekonomi produktif,” ujar Yohanes di Tarempa, Rabu (12/11/2025).
Ia menjelaskan, jika sistem pengelolaan keuangan ASN diarahkan melalui koperasi, maka dana tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri tanpa menambah beban anggaran negara. “Negara tidak perlu menambah utang atau membentuk lembaga baru. Cukup ubah kebijakan agar koperasi ASN yang sehat dan transparan diberi kepercayaan untuk mengelola payroll ASN secara nasional,” katanya.
Yohanes menegaskan bahwa koperasi ASN seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai wadah simpan pinjam, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran moral dan disiplin finansial. “Koperasi ASN adalah tempat ASN belajar mengelola penghasilan dengan tanggung jawab, sekaligus menumbuhkan solidaritas ekonomi di lingkungannya,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa keterlibatan koperasi dalam sistem penggajian ASN dapat memberikan dampak luas bagi perekonomian daerah. “Jika setiap gaji ASN dihubungkan dengan koperasi resmi, maka uang negara yang dibayarkan akan memberi nilai tambah sosial dan ekonomi di daerah tanpa menambah satu rupiah pun dari APBN,” tegasnya.
Yohanes juga menyinggung pentingnya menegakkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan konstitusi. “Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Koperasi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah jelas menempatkan koperasi sebagai urusan wajib pemerintah daerah,” ujarnya.
Dari Kepulauan Anambas, Yohanes bersama Koperasi Pegawai Anambas Bermadah (KOPAMBER) ingin menunjukkan bahwa perubahan ekonomi bisa dimulai dari daerah terpencil. “Kami tidak menyaingi bank atau lembaga besar, kami hanya ingin membuktikan bahwa keadilan ekonomi bisa dimulai dari integritas,” ucapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan optimisme. “Tak perlu pemerintah mengeluarkan dana tambahan, cukup ubah kebijakan agar ASN bisa mengelola payroll-nya sendiri. Di sanalah letak demokrasi ekonomi yang sesungguhnya,” pungkas Yohanes.
Dengan semangat itu, Yohanes menegaskan cita-citanya untuk membangun koperasi ASN yang kuat, mandiri, dan nasionalis sebagai bagian dari gerakan menegakkan ekonomi Pancasila.
“Dari Anambas, kami ingin membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tempat kecil, selama ada niat yang tulus dan pikiran yang benar,” katanya. (JN/Red)
