BBM Subsidi Kerap Langka, Wabup Anambas Desak Solusi Konkret
ANAMBAS, JABATNEWS.COM – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, menyoroti persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terus berulang dan merugikan masyarakat, terutama nelayan kecil.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyaluran BBM Bersubsidi Kabupaten Kepulauan Anambas di Ruang Rapat Utama Prof. Dr. Mohamad Zen, Kantor Bupati, Pasir Peti, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Sahtiar, S.H., M.M.
Dalam sambutannya, Raja Bayu menegaskan persoalan BBM bersubsidi tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Sebab, keterbatasan pasokan berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan pendapatan keluarga nelayan.
“Ketika nelayan tidak bisa mendapatkan BBM, mereka tidak bisa melaut. Akibatnya, pendapatan keluarga terganggu dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut melemah,” tegas Raja Bayu.
Ia meminta Pertamina dan seluruh instansi terkait menjelaskan secara terbuka penyebab kelangkaan BBM, baik akibat keterbatasan kuota, keterlambatan pasokan, kendala transportasi antarpulau maupun sistem distribusi yang belum optimal.
“Kita harus mencari akar persoalannya, bukan hanya membahas gejalanya saja,” ujarnya.
Raja Bayu juga menekankan lima langkah penting yang harus segera ditindaklanjuti, yakni kepastian kuota dan pasokan, perbaikan distribusi, perlindungan nelayan kecil, pengawasan penyaluran agar tepat sasaran, serta penyusunan solusi konkret.
Menurutnya, nelayan tradisional harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak kesulitan memperoleh BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama untuk mencari nafkah.
“Jangan sampai nelayan yang memang berhak justru mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Kita harus memastikan pelayanan tidak mempersulit masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, rapat koordinasi tersebut harus menghasilkan keputusan yang dapat diterapkan, bukan sekadar kesimpulan tertulis tanpa perubahan di lapangan.
“Saya tidak ingin rapat ini hanya menghasilkan berita acara, tetapi tidak ada perubahan di lapangan. Harus ada langkah kebijakan yang jelas, mulai dari pemetaan kebutuhan BBM setiap kecamatan dan desa, evaluasi kuota hingga kepastian jadwal distribusi,” tegasnya.
Raja Bayu menambahkan, penyelesaian persoalan BBM bersubsidi membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola dan penyalur BBM, serta aparat pengawas.
“Ketersediaan BBM bersubsidi bukan hanya persoalan bisnis dan distribusi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan nelayan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap rapat koordinasi tersebut melahirkan kesepakatan yang nyata, terukur, dan segera dilaksanakan sehingga persoalan kelangkaan BBM bersubsidi tidak terus berulang dan membebani masyarakat. (JN/Red)
