Krisis Air Anambas, Defisit 1 Juta Liter per Hari
ANAMBAS, JABATNEWS.COM — Kekeringan di Kabupaten Kepulauan Anambas berdampak pada 19.077 jiwa. Kebutuhan air bersih di wilayah prioritas mencapai 1.144.620 liter per hari, sementara pasokan masih defisit sekitar 1.064.120 liter per hari.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati, Pasir Peti, Kamis (17/9/2026).
Aneng meminta seluruh OPD, instansi vertikal, TNI/Polri, kecamatan dan desa bergerak bersama memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
“Seluruh OPD dan instansi terkait harus berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ini kebutuhan dasar yang harus kita tangani bersama,” tegas Aneng.
Ia meminta BPBD memperbarui data secara berkala agar distribusi air benar-benar menyasar wilayah yang paling membutuhkan.
“Data harus terus diperbarui. Kita harus tahu wilayah mana yang paling membutuhkan dan memastikan air didistribusikan sesuai skala prioritas,” ujarnya.
Aneng juga memerintahkan seluruh sarana yang tersedia, termasuk mobil tangki, pompa, toren hingga transportasi laut, dimaksimalkan untuk mempercepat distribusi.
“Semua sumber daya yang kita punya harus dioptimalkan. Kalau membutuhkan dukungan transportasi laut, itu juga harus kita koordinasikan,” katanya.
Selain penanganan darurat, Aneng menekankan pentingnya menjaga sumber air agar persoalan kekeringan tidak berulang dengan dampak lebih besar. Desa Air Asuk, Kecamatan Siantan Tengah, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena embung yang selama ini menjadi sumber penampungan air tidak berfungsi optimal.
“Kalau persoalannya anggaran dan masih bisa kita upayakan, kita cari solusinya. Tetapi kalau sumber mata airnya hilang atau rusak, ini yang harus kita antisipasi,” tegasnya.
Ia juga meminta persoalan jual beli air tidak dibiarkan menjadi solusi permanen bagi masyarakat terdampak.
“Jangan sampai kondisi kekeringan membuat jual beli air berlangsung terus-menerus tanpa ada solusi jangka panjang. Pemerintah harus mencari langkah yang bisa menjamin ketersediaan air bagi masyarakat,” ujarnya.
Aneng menegaskan, kecepatan penanganan harus berjalan beriringan dengan tertib administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Penanganan harus cepat, tetapi administrasi dan pertanggungjawabannya juga harus sesuai ketentuan,” katanya.
Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait kini diminta memperkuat koordinasi agar distribusi air bersih berjalan cepat, tepat sasaran, sekaligus mendorong solusi jangka panjang terhadap sumber air masyarakat. (JN/Red)
