Kunjungan Presiden, Anambas Berpacu dengan Waktu
ANAMBAS, JABATNEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mempercepat persiapan menghadapi rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Tarempa. Selain meresmikan RSUD Tarempa, Presiden juga dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat.
Kesiapan agenda kenegaraan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, S.E., di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Anambas, Pasir Peti, Senin (7/9/2026).
Rapat menjadi penting karena kondisi geografis Anambas dan keterbatasan infrastruktur transportasi menuntut persiapan lebih matang, terutama terkait mobilisasi kendaraan kepresidenan, personel, sarana pendukung hingga jalur udara dan laut.
Salah satu persoalan yang mencuat ialah kemampuan Bandara Matak untuk mendukung mobilisasi pesawat dan kendaraan kepresidenan.
Danlanal Tarempa Letkol Laut (P) Romi Sitorus, S.E., mengatakan terdapat informasi mengenai rencana penggunaan pesawat TNI AL menuju Matak pada 10 September 2026 untuk membawa rombongan Gubernur Kepulauan Riau.
“Tim Paspampres juga sedang melakukan konfirmasi mengenai kondisi dan kemampuan Bandara Matak, khususnya kemungkinan pendaratan pesawat Hercules untuk membawa kendaraan kepresidenan,” ujar Romi.
Namun, panjang landasan pacu Bandara Matak yang sekitar 1.200 meter menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai belum memungkinkan untuk mendukung pendaratan pesawat Hercules sehingga diperlukan skenario alternatif.
Jika Bandara Matak tidak dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut, kendaraan kepresidenan akan dipertimbangkan dikirim melalui Bandara Hang Nadim Batam atau Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang.
Opsi jalur laut juga disiapkan. Dinas Perhubungan Anambas diminta segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan ASDP untuk memastikan kemungkinan penggunaan kapal Ro-Ro.
Berdasarkan informasi ASDP, KMP Bahtera Nusantara 01 melayani lintasan yang mencakup wilayah Anambas, termasuk Letung–Matak, dengan kapasitas hingga 26 kendaraan.
Pemkab Anambas selanjutnya akan memastikan kemungkinan penggunaan KMP Bahtera Nusantara 01, 02 atau 03 untuk mengangkut kendaraan kepresidenan dan kendaraan pendukung menuju Pelabuhan Tarempa.
Wakil Bupati Raja Bayu menegaskan keterbatasan fasilitas daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat persiapan.
“Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang kita miliki, kebutuhan yang belum tersedia di daerah diharapkan dapat didatangkan dari luar daerah,” tegas Raja Bayu.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan pemetaan kebutuhan. Setiap kekurangan harus segera diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti.
“Kita minta waktu sampai sore untuk memetakan seluruh kebutuhan. Mana yang bisa kita siapkan dan mana yang masih kurang, harus segera diketahui,” ujarnya.
Sementara itu, PMO Ditjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Lili Sholihah, menyampaikan rencana kedatangan personel Kemenkes ke Anambas pada Selasa (8/9/2026).
Namun, mobilisasi personel menghadapi kendala akibat penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta yang berkaitan dengan kondisi debu vulkanik.
“Kami perlu mengetahui kesiapan daerah, termasuk tenda, sound system dan berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan,” kata Lili melalui konferensi daring.
Kemenkes meminta pemerintah daerah segera menyampaikan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia. Data tersebut diperlukan untuk memetakan kebutuhan sekaligus memastikan dukungan dapat disiapkan tepat waktu.
Untuk mendukung kedatangan Tim Pendahulu Presiden, Dishub Anambas juga akan berkoordinasi dengan pihak Bandara Matak terkait izin dan kesiapan pendaratan pesawat Susi Air.
Selain transportasi, rapat turut menyoroti kebutuhan vital lainnya, seperti listrik, air bersih, tenda, sound system, kendaraan pendukung serta mobilisasi personel.
Raja Bayu menekankan seluruh perangkat daerah tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi lintas instansi harus dipercepat agar berbagai potensi kendala dapat diselesaikan sebelum rangkaian kunjungan berlangsung.
“Jangan sampai keterbatasan fasilitas menjadi kendala. Kita harus memastikan seluruh kebutuhan terpetakan dan ditindaklanjuti sejak awal,” pungkasnya. (JN/Red)
