Syamsil Umri: Budaya Anambas Harus Dilindungi
ANAMBAS, JABATNEWS.COM – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, menegaskan pentingnya perlindungan dan pelestarian budaya lokal melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pemajuan Kebudayaan di lantai I Kantor DPRD Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
Syamsil mengatakan, Anambas memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas serta jati diri masyarakat. Kekayaan tersebut meliputi adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi lisan, hingga pengetahuan tradisional.
Menurutnya, perkembangan zaman dan arus globalisasi menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan daerah.
“Diperlukan perhatian dan komitmen bersama agar kebudayaan daerah tidak hanya tetap terjaga dan lestari, tetapi juga dapat dikembangkan serta diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Syamsil.
Ia menjelaskan, DPRD melalui Bapemperda memandang perlu adanya landasan hukum yang memberikan kepastian dan arah kebijakan dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Karena itu, penyusunan Naskah Akademik harus mampu menggambarkan kondisi nyata, berbagai persoalan, kebutuhan hukum, serta arah kebijakan yang diperlukan.
“Naskah Akademik bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Kajian ini harus menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan regulasi sesuai kebutuhan dan kondisi kebudayaan masyarakat Anambas,” tegasnya.
Syamsil berharap, melalui FGD tersebut, berbagai pihak dapat memberikan pandangan dan masukan terkait inventarisasi, perlindungan, pelestarian, serta pengembangan potensi kebudayaan daerah.
“Kami berharap Perda yang disusun nantinya tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian dan Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) memberikan kajian serta rekomendasi komprehensif agar Ranperda memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngatiwo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda.
Syamsil mengajak seluruh peserta berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan masukan demi penyempurnaan Naskah Akademik dan Ranperda tersebut.
“Pemajuan kebudayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kita ingin warisan budaya Anambas tetap hidup, berkembang, dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” serunya. (JN/Red)

